TUGAS KOMPUTER ADMINISTRASI MODERN

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DI BIDANG KELAUTAN

                         

Kelautan

Penelitian tentang laut telah mengalami cukup peningkatan, namun eksplorasi penelitian tersebut diperkirakan baru mencapai sekitar 5 persen laut dunia. Diperkirakan antara satu sampai 50 juta spesies biota laut dunia hingga kini belum teridentifikasi. Oleh karena itu, Indonesia masih belum optimal memanfaatkan kekayaan laut. Sedangkan kita dalam mendayagunakan sumber daya kelautan belum efisien atau sering kali pemanfaatan sumber daya tersebut bersifat merusak kelestarian lingkungan, sehingga nampak tanda-tanda kerusakan lingkungan muncul di berbagai kawasan laut dunia. Meskipun kerusakan belum separah yang terjadi di daratan, namun gejala pencemaran (pollution), intensitas penangkapan ikan melebihi kemampuan daya pulih (overfishing), dan degradasi fisik habitat utama laut pesisir (seperti terumbu karang, hutan mangrove) di beberapa kawasan laut dunia telah mencapai tingkat yang dapat mengancam kapasitas keberlanjutan ekosistem laut guna mendukung kehidupan manusia. Wilayah laut menjadi sangat penting bagi Indonesia, sehingga GBHN (Garis Besar Haluan Negara) Tahun 1993 mencantumkan masalah kelautan, dan kemudian Pemerintah Indonesia mendirikan Departemen Kelautan dan Perikanan. Undang-undang No. 22 dan No. 25 Tahun 1999 mencantumkan kelautan sebagai bagian dari otonomi daerah. Pencantuman masalah kelautan dalam GBHN tersebut, Pemerintah mulai memperhatikan pembangunan kelautan untuk menunjang kesejahteraan rakyat dengan beberapa alasan, antara lain :
Keanekaragaman hayati, pelestarian hayati, pusat pertumbuhan ekonomi, devisa negara, lapangan kerja, industri perikanan.
Perangkat peraturan perundang-undangan mengenai hukum laut terkait dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya di wilayah perairan Republik Indonesia telah cukup sebagai pedoman arah kegiatan pemanfaatan untuk tercapainya tujuan nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari pengaturan yang telah ada, di antaranya:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);

Keanekaragaman Hayati Laut

Pengertian kelautan mengacu pada konsep batas daratan dan laut. Konsep kelautan telah ada aturan-aturan yang ditetapkan secara undang-undang untuk dikelola secara lestari guna menjaga ekosistem yang berkelanjutan. Dengan demikian pemahaman kelautan adalah suatu aktivitas untuk membantu perencanaan, pengambilan keputusan, pengawasan, dan keperluan lain pada batas ruang lingkup wilayah kelautan mulai daratan (rata-rata pasang surut) sampai ke laut lepas sesuai klaim negara. Otonomi daerah adalah kebijakan pemerintah Indonesia dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan negara, di mana hal itu merupakan manifestasi dari konsep desentralisasi pemerintahan. Dampak pengelolaan kelautan perlu memperhatikan kelestarian keanekaragaman hayati, sehingga pengelolaan tersebut merupakan pembangunan yang berkelanjutan dalam bidang kelautan.

Deskripsi Proses Spasial dan Model Data

Permukaan bumi dapat dianggap sebagai suatu kontinum spasial temporer dengan pola ruang yang selalu berubah atau berbeda-beda dalam perkembangannya karena waktu yang terus berjalan. Perubahan tersebut dapat meliputi pada perkembangan penutupan vegetasi, proses geologi, proses demografi, perkembangan tata guna lahan dan sebagainya. Hal ini merupakan hasil tekanan interaksi yang disebabkan dan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, dan akan menuju suatu pola spasial karakteristik wilayah di mana akan berubah karena waktu. Dalam proses perubahan dapat dikelompokkan menjadi dua kelas utama, yaitu:
Kelas pertama merujuk pada proses dengan suatu karakteristik lapangan misalnya kekuatan tekanan interaksi merupakan suatu fungsi posisi dan pola hasil yang dapat juga diungkapkan dalam istilah posisi tergantung nilai lapangan.
Kelas kedua bahwa proses didasarkan pada tingkah laku objek (interaksi spasial), pola hasil seperti suatu proses dapat diungkapkan oleh distribusi spasial dan keadaan objek.
Dalam masyarakat SIG penyajian perangkat lunak (software) SIG menekankan pengguna untuk menyajikan kembali ruang geografi dalam bentuk elemen spasial diskrit seperti poligon, segmen garis dan atau sel raster dan lain-lain.

Perkembangan Perangkat Sistem Informasi Geografi (SIG)

Pengetahuan mengenai SIG (Sistem Informasi Geografi) merupakan suatu sistem yang mengorganisir perangkat keras, perangkat lunak dan data untuk mendayagunakan sistem penyimpanan, pendinian, manipulasi, analisis dan penyajian hasil seluruh bentuk informasi yang berkaitan dengan aspek keruangan. Ciri-ciri data spasial adalah: 1) Memiliki geometri properti seperti koordinat dan lokasi; 2) Terkait dengan aspek ruang seperti kota, kawasan, pembangunan; 3) Berhubungan dengan semua fenomena yang terdapat di bumi, misalnya data, kejadian, gejala atau objek; 4) Dipakai untuk maksud-maksud tertentu, misalnya analisis pemantauan ataupun pengolahan. Dengan bantuan teknologi inderaja dapat diperoleh informasi masalah kelautan yang dapat mendukung data tematik maupun geometri, di mana merupakan bagian dari sistem informasi geografis. Hal ini diharapkan membantu nelayan dalam rangka efisiensi operasi penangkapan ikan, begitu juga perbedaan karakteristik massa air laut terutama gelombang arus laut dapat dihindari kecelakaan kapal laut dalam pelayarannya.

Teknologi Pengelolaan Arsip

Pengolahan informasi menjadi arsip merupakan faktor penting dalam penyusunan sebuah sistem informasi kearsipan. Tidak efisiennya sistem manual disebabkan metode ini melakukan pekerjaan pengelolaan arsip, sejak arsip diciptakan, dikelompokkan sesuai subjeknya, disimpan dan ketika diperlukan dilakukan penelusuran secara manual. Munculnya teknologi komputer mempercepat dan mempermudah pekerjaan pengelolaan arsip, sehingga arsip mudah ditemukan kembali jika diperlukan dan waktu yang diperlukan untuk temu kembali juga lebih cepat. Istilah sistem merupakan istilah yang didefinisikan sebagai suatu kumpulan dari elemen-elemen yang berhubungan dikombinasikan untuk mencapai suatu objek atau tujuan yang direncanakan. Pendekatan prosedur didefinisikan sebagai kumpulan dari prosedur-prosedur yang mempunyai tujuan tertentu. Kehadiran teknologi komputer sangat membantu dalam pengelolaan informasi atau data. Manager arsip harus dapat merealisasikan bagaimana masing-masing unit dalam organisasi bekerja sama. Sejak hadirnya teknologi komputer maka pekerjaan mulai pengelolaan arsip mulai penciptaan, pengolahan,penyimpanan, penelusuran dan penyebaran informasi ke semua fungsi dalam suatu perusahaan lebih cepat dilakukan. Sebuah sistem yang besar memiliki sub-subsistem Contoh sebuah sistem informasi kearsipan subsistemnya adalah penciptaan arsip, penyebaran arsip, pemanfaatan arsip, pemeliharaan arsip. Suatu sistem arsip terautomasi adalah suatu sistem informasi dimana semua atau kebanyakan fungsi arsip dikendalikan (dikontrol) oleh komputer atau peralatan lain yang tersambungkan/ terkoneksi dengan komputer.

Automasi Kantor dan Sistem Pengelolaan Arsip

Teknologi pada saat ini berkembang sangat pesat. Hal ini sangat berkaitan dengan informasi maupun komunikasi. Dampak dari aktivitas organisasi yang menggunakan ICT begitu cepat aliran datanya, dengan demikian perlu adanya pengelolaan arsip sesuai perkembangan tersebut yaitu arsip digital sebagai solusinya. Meskipun pada kenyataannya sekarang arsip berupa kertas masih banyak dimanfaatkan oleh beberapa lembaga arsip. Tingkat risiko arsip digital cukup tinggi dari pada arsip manual (kertas), maka perlu penjagaan keamanan maupun keselamatan arsip digital.

Software CDS/ISIS Versi Windows

Software CDS/ISIS merupakan program gratis dari UNESCO dan dapat di download dari www.unesco.org. Program tersebut bisa dipergunakan untuk mengelola arsip khususnya arsip kelautan dengan membuat basis data sesuai kebutuhan. Sedangkan Software DAS merupakan program jadi yang dikembangkan dari Visual Basic dengan mengandalkan data dari Microsoft Office Access. Kedua software tersebut dapat dipergunakan untuk mengelola metadata maupun ditambahkan dengan berkas digitalnya. Berkas digital tentu harus didukung dengan program untuk membuka berkas tersebut, misalnya Adobe Acrobat.

Pengelolaan Arsip dengan Software Berbasis Open Source

Setiap organisasi selalu menghasilkan arsip di setiap transaksi kegiatan. Bukti transaksi inilah yang perlu disimpan dipelihara karena setiap hasil transaksi perlu dikelola yaitu mulai dari pengumpulan, pengolahan dan penyimpanannya. Pengertian arsip sendiri adalah informasi terekam, dalam berbagai bentuk, termasuk data dalam sistem komputer, diciptakan atau diterima dan dipelihara oleh organisasi atau perorangan dalam suatu transaksi sebagai bukti aktivitas.
Teknologi informasi berkembang demikian pesat, baik dari sisi perangkat keras (kecepatan processor, memory) kapasitas media penyimpanan maupun dari perangkat lunak atau aplikasi. Salah satu kecenderungan pemanfaatan teknologi adalah pengelolaan data dalam jumlah besar yang teraplikasi pada pusat data atau data center.
Software open source merupakan software hasil modifikasi, Open Source Software (OSS) adalah software berbasis web. Software ini dapat difungsikan untuk memenuhi kebutuhan automasi kearsipan (archieves automation) skala kecil hingga skala besar. Dengan fitur yang cukup lengkap dan masih bisa terus aktif dikembangkan, OSS sangat cocok digunakan bagi pengelola arsip yang memiliki dokumen di lingkungan jaringan, baik itu jaringan lokal (intranet) maupun Internet.
Dengan melakukan survei kebutuhan informasi pengguna maka fitur-fitur yang terdapat pada software open source dapat disesuaikan dengan kebutuhan sistem informasi kearsipan. Fitur kearsipan yang berbasis open source antara lain:
1) Pencarian Arsip dengan pembuatan thumbnail yang di-generate on-the-fiy. Thumbnail berguna untuk menampilkan fisik arsip. Mode penelusuran tersedia untuk yang sederhana (Simple Search) dan tingkat lanjut (Advanced Search)
2) Detail record juga tersedia format XML (Extensible Markup Language) untuk kebutuhan web service.
3) Manajemen data arsip yang efisien meminimalisasi redundansi data.
4) Manajemen masterfile untuk data referensial seperti GMD (General Material Designation), Jenis arsip, Pencipta arsip, tanggal/th. dikeluarkannya arsip, lokasi penyimpanan, dan lain-lain.

DIGITAL GOVERNMENT SERVICES BIDANG KELAUTAN

Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah memberikan stimulan yang sangat efektif untuk membangkitkan inovasi-inovasi layanan dan bisnis disegala bidang dan secara bersamaan juga mendorong begitu cepatnya teknologi telekomunikasi dan informatika dalam rangka memberikan performansi operasional dan kualitas informasi yang lebih baik.

Dari kondisi tersebut maka ada dua sisi aktifitas organisasi yang secara paralel berkembang yaitu akses sistem dan sistem informasinya.

E-government merupakan salah satu pilar dalam teknologi informasi yang menjadi pondasi sistem dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efisien dan transparan sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.  Sebagai public services pemerintah dituntut dapat menciptakan iklim yang kondusif, pelayanan yang cepat dan akurat, berorientasi pada kepuasan masyarakat, sehingga dapat dirasakan manfaat yang maksimal dari implikasi penerapan e-government.

Jogja Cyber Province merupakan blue print yang menjadi acuan pengembangan e-government di Daerah Istimewa Yogyakarta yang melakukan transformasi layanan yang berorientasi pelanggan (masyarakat)  dengan berbasis pada bisnis proses, informasi, dan pengetahuan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai akselerator pembangunan wilayah propinsi yang berdaya saing, nyaman, mandiri, efisien, dan efektif.  Layanan yang berbasis pada Teknologi Informasi ini oleh Pemerintah Provinsi DIY dikemas dalam bentuk Digital Government Services (DGS). Dengan kata lain pelayanan kepada masyarakat didukung (support) oleh teknologi yang menyediakan data dan informasi yang bersifat digital.

Saat ini enam bidang unggulan Pemerintah Provinsi DIY yang sudah berjalan dan dikembangkan adalah Bidang Pendidikan, Bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, Bidang Pariwisata, Bidang Pertanian, Bidang Perikanan dan Kelautan, dan Bidang Perhubungan.  Tahun 2008 pengembangan DGS diorientasikan pada Bidang Kesehatan dan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

B. ARAH PENGEMBANGAN PEMANFAATAN DAN KEBUTUHAN TIK DI

LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

Arah Pengembangan Perangkat Keras dan Jaringan Komputer

Pengembangan perangkat keras dan jaringan komputer diarahkan pada

integrasi dan sinergi jaringan dengan kantor pusat yang mencakup jaringan

data–suara–video yang menekankan faktor keamanan, optimasi bandwith dan

monitor dan optimalisasi kinerja jaringan.

 Arah Pengembangan Perangkat Lunak

Pengembangan perangkat lunak diarahkan pada integrasi sistem aplikasi, data

warehouse, dan kolaborasi sehingga terwujud sistem pelayanan informasi

manajemen secara elektronik di lingkungan Departemen Perhubungan.

Pengembangan perangkat lunak harus memperhatikan legalitas software dan

efesiensi pembiayaan serta mendukung upaya peningkatan kemampuan

pengembangan software lokal, dan mendukung upaya pemerintah memperluas

penggunaan open source software (OSS) melalui kegiatan Indonesia Go Open

Source (IGOS), untuk kebutuhan pengembangan program aplikasi yang kurang

dapat dipenuhi oleh OSS, digunakan proprietary software.

Kebutuhan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pemetaan kebutuhan Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai

hasil kajian yang telah dilakukan terhadap proses bisnis inti dan

proses bisnis penunjang di lingkungan Departemen Perhubungan dengan

memperhatikan hal-hal sebagai berikut berikut:

a) Mengkaji Visi, Misi dan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing unit.

b) Mengkaji Kebutuhan Informasi

c) Mengkaji Spesifikasi Teknologi Informasi yang dibutuhkan

d) Mengkaji Strategi Manajemen Sistem Informasi

Kebutuhan Perangkat Lunak (Software)

Kebutuhan perangkat lunak sistem informasi Departemen Perhubungan

berkembang sesuai dengan kebutuhan pengolahan data, penyajian data dan

informasi dalam mendukung proses kerja setiap unit kerja dengan

mempertimbangkan integrasi sistem, efisiensi dan efektivitas, sehingga

terlaksana sistem pelayanan data dan informasi perhubungan secara elektronik

(e-government). Kebutuhan perangkat lunak yang perlu dikembangkan dalam

jangka panjang adalah sebagai berikut :

a) Sistem Penunjang Keputusan (Decision Support Systems);

b) Sistem Informasi Pelayanan Perhubungan Darat, Laut, Udara dan

Perkeretapian (e-services);

c) Sistem Informasi Eksekutif

d) Sistem Informasi Perencanaan;

e) Sistem Informasi Kepegawaian;

f) Sistem Informasi Keuangan;

g) Sistem Informasi Tata Persuratan;

h) Portal dan Website;

i) Sistem Informasi Perundang-undangan/Hukum;

j) Sistem Informasi GIS/Spasial;

k) Sistem Informasi Monitoring;

l) Sistem Informasi Pengaduan;

m) Sistem Informasi Pusat Layanan (Command Centre/Call centre dan

Information Centre);

n) Sistem Informasi Dukungan Teknis (Help Desk);

o) Sistem Informasi Pengawasan;

p) Sistem Infromasi Pengadaan Barang/Jasa (e-procurement)

q) Sistem Informasi Penelitian dan Pengembangan;

r) Sistem Informasi Pendidikan dan Pelatihan;

s) Sistem Informasi Pendukung SAR;

t) Data Warehouse dan Sistem Informasi Pelaporan;

u) Sistem Informasi Manajemen Aset Departemen Perhubungan;

v) Sistem Informasi Knowledge Management;

w) Government Interoperability Framework;

x) SMS Gateway.

y) Aplikasi Keamanan Jaringan Komputer;

z) Sistem Informasi Inventori Perangkat Lunak;

aa) Sistem Informasi Kamus Data (Kodefikasi);

bb) Sistem Informasi Kolaborasi (Groupware);

cc) Sistem Informasi Pengelolaan Dokumen.

dd) Aplikasi Otomatisasi Perkantoran;

ee) Sistem Informasi Navigasi dan Telekomunikasi Perhubungan Darat, Laut,

Udara dan Perkeretaapian;

ff) Sistem Informasi Sarana Prasarana dan produksi Perhubungan Darat, Laut,

Udara dan Perkeretaapian.

Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware) dan Infrastruktur Jaringan

Evolusi pengembangan faslititas konfigurasi komunikasi data dan perangkat

keras pada lingkungan Departemen Perhubungan:

Pada saat ini Departemen Perhubungan mengembangkan infrastruktur secara

sendiri, terpisah dan adhoc pada setiap Direktorat Jenderal dan Badan-badan,

namun demikian pengembangan tersebut masih dirasakan belum optimal dan

belum secara utuh memenuhi kebutuhan aktivitas manajemen Departemen

Perhubungan. Pengembangan dilakukan hanya pada Beberapa Direktorat

Jenderal dan belum menyeluruh.

Pada jangka menengah diharapkan pengembangan infrastruktur teknologi

akan lebih bertambah sesuai dengan kebutuhan yang terencana, peningkatan

kapasitas bandwith menjadi tuntutan yang cukup besar dalam rangka

mendukung proses interkoneksi data dan informasi dengan seluruh stakeholder

Departemen Perhubungan gambar berikut merupakan evolusi pengembangan

pada jangka pendek.

SKALA PRIORITAS PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN

KOMUNIKASI

Mengingat bahwa terdapat banyak Sistem Informasi dan komunikasi data yang

harus dikembangkan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Departemen

Perhubungan sementara alokasi investasi tidak dapat menampung kegiatan

tersebut, maka diperlukan strategi untuk menentukan skala prioritas

pengembangan Sistem Informasi dan komunikasi data. Strategi yang digunakan

adalah dengan melakukan pemilahan terhadap kelompok-kelompok sistem

informasi yang dipetakan ke dalam matriks-matriks penilaian. Matriks-matriks

tersebut dikembangkan berdasarkan modifikasi terhadap matriks-matriks yang

kerap dipakai seperti McFarlan dan Strategic Distinction Model. Modifikasi

dilakukan untuk menyesuaikan kondisi Departemen Perhubungan yang merupakan

organisasi Pemerintah.

Pengembangan teknologi informasi di Departemen Perhubungan dilakukan

dengan arah dan pengembangan sebagai berikut :

1. Melakukan investasi bagi pengembangan aplikasi teknologi informasi baru.

2. Peningkatan dan optimalisasi penggunaan aplikasi yang ada untuk lebih

mendukung dan memenuhi kebutuhan organisasi.

3. Integrasi dan Pembenahan infrastruktur jaringan yang ada.

Dalam melakukan investasi bagi pengembangan aplikasi baru, perlu

dipertimbangkan beberapa hal, yaitu :

1. Lama waktu implementasi pengembangan perangkat lunak.

2. Estimasi biaya implementasi.

3. Resiko kegagalan implementasi yang dapat disebabkan oleh tingkat

kerumitan aplikasi dan kurang baiknya pengelolaan proyek.

4. Dampak/ manfaat bila implementasi berhasil dan beroperasi.

PRIORITAS PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR JARINGAN

Skala prioritas pengembangan infrastruktur sistem jaringan komputer adalah hal

penting yang akan mendukung penerapan aplikasi tersebut di atas, fokus

pengembangan pada sisi infrastruktur jaringan akan lebih ditekankan kepada

terjadinya integrasi pada masing-masing unit kerja dan peningkatan jaringan

akses untuk menciptakan pola kerja berbasis teknologi informasi sehingga

terjadi sinergi antar unit kerja yang akan membuat proses kerja menjadi lebih

efisien, efektif dan berkesinambungan, adapun hal-hal yang menjadi fokus

pengembangan pada jaringan infrastruktur adalah :

PRIORITAS PENGEMBANGAN JARINGAN KOMUNIKASI

Teknologi telekomunikasi merupakan salah satu teknologi yang berkembang

dengan sangat cepat. Mulai dengan berkembangnya pemanfaatan teknologi

VoIP (Voice over Internet Protocol), Teknologi satelit yang memungkin

melakukan komunikasi dimana saja, kapan saja dan oleh siapa saja.Teknologi

telekomunikasi bergerak (mobile technology) juga mengalami perkembangan

yang sangat cepat dimulai dengan layanan yang kita kenal 1G, 3G, 3.5G

sampai dengan 4G dan bahkan 5G.

Pada dasarnya teknologi di atas dapat kita implementasikan untuk menunjang

kebutuhan komunikasi data sektor Perhubungan yang secara geografis memiliki

unit kerja yang tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia.

Prioritas pengembangan pada jaringan komunikasi akan ditekankan kepada

komunikasi yang bersifat umum dan tidak memiliki keterkaitan dengan

internasional regulasi seperti ICAO (International Civil Aviation Organization), IMO

(International Maritime Organization), dll.

Adapun Prioritas pengembangan Jaringan Komunikasi meliputi :

a) Penetapan Standarisasi penggunaan media komunikasi melalui wired line.

b) Penetapan Standarisasi penggunaan media komunikasi melalui wireless line
Sumber data dan informasi

ASIP4313 Arsip Kelautan

pustaka.ut.ac.id/website/index.php?...article...kelautan...

Read More ->>